Seperti diprediksi sebelumnya, Rabu (23/12/2020) Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya, setelah beberapa menterinya dianggap tidak layak menjalankan tugas dan ada yang tersandung korupsi. Yang tidak diduga adalah pengangkatan Budi Gunadi Sadikin, yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN menjadi menteri Kesehatan. Hari ini Budi Gunadi dilantik menjadi Menkes menggantikan pejabat yang lama, Terawan Agus Putranto yang banyak menuai kontroversi.
Pengangkatan Budi Gunadi dianggap unik, mengingat dirinya sama sekali tidak memiliki latar belakang kesehatan, atau kedokteran. Budi Gunadi merupakan jebolan teknik nuklir ITB dan ia sangat dikenal di bidang bisnis. Ia juga sempat menjabat sebagai direktur di beberapa BUMN sebelum menjadi Wakil Menteri BUMN.
Kini ia oleh Jokowi didapuk menjadi Menteri Kesehatan di masa pandemi Covid 19. Nama Budi Gunadi Sadikin muncul dalam reshuffle kabinet Indonesia Maju, ia menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan (Menkes). Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengakui bahwa susunan kabinet kali ini cukup unik.
Karena posisi Menkes justru diberikan keada pebisnis yang tidak memiliki rekam jejak ilmu kesehatan. Ia pun mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Budi Gunadi untuk posisi tersebut. Terlebih saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi virus corona (Covid 19).
Menurutnya, jika pebisnis ditempatkan pada posisi Menkes, maka kemungkinan persoalan kesehatan malah diselesaikan secara ekonomi. "Jadi apakah ini karena pak Jokowi juga ingin menjadikan kesehatan (prioritas) nomor dua begitu ya? dan persoalannya diselesaikan secara ekonomi," kata Bhima. Namun ia juga menyebutkan kemungkinan lainnya yakni ketidakpercayaan Jokowi pada jajaran di lingkup kementerian tersebut.
Termasuk tim Gugus Tugas Covid 19 yang dinilai lamban menangani pandemi ini. "Atau karena ada ketidakpercayaan terhadap seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk Dirjennya dan staf Gugus Tugas juga terkait dengan penanganan Covid 19 yang dinilai lamban," jelas Bhima. Lebih lanjut ia menambahkan, dipilihnya Budi Gunadi dianggap sebagai cara baru Jokowi dalam menangani pandemi, yaitu melalui sisi bisnis.
"Sehingga dibutuhkan eksekutor yang memahami bisnis ya, lebih pemahaman bisnis ya, yaitu pak Budi Gunadi ya, jadi mungkin itu," pungkas Bhima. Lantas bagaimana pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI)? Ketua Satgas Covid 19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengaku tak mempermasalahkan latar belakang menteri kesehatan baru Budi Gunadi Sadikin, yang bukan berlatar belakang dokter.
Baginya seseorang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mengerti persoalan kesehatan tentu cocok menjadi menkes. Hal itu diungkapnya dalam media sosial milikinya @ProfesorZubairi, Selasa (22/12). Zubairi berharap, Budi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dapat memberikan kebijakan kebijakan tepat berdasarkan situasi lapangan.
"Saya tunggu gebrakan menkes baru ini. Kalau perlu, ganti kebijakan menteri sebelumnya, atas dasar data data lapangan yang sahih," ungkap Zubairi. Baginya, harapan penanganan pandemi Covid 19 menjadi lebih baik pada menkes baru pilihan Presiden Joko Widodo itu haruslah ada. Selain itu, ia mengingatkan pekerjaan rumah lainnya adalah penanganan penyakit lain seperti HIV/AIDS.
"Harapan saya besar sekali terhadap Menkes baru ini. Tantangan untuknya lumayan berat karena masalah kesehatan di Indonesia banyak banget, wabil khusus Covid 19. Semoga dia punya visi misi yang baik dan program yang jelas. Selamat bekerja Pak Menteri," harap Zubairi. Sosoknya sudah tidak asing di jajaran pemerintahan Indonesia. Saat ini Budi dipercaya menjadi Wakil Menteri (Wamen) Menteri BUMN I untuk membantu kinerja Erick Thohir.
Dikutip bumn.go.id, jabatan tersebut sudah diemban olehnya sejak tanggal 25 Oktober 2019. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019. Tekait background pendidikanya, Budi menyelesaikan jenjang S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988.
Ia memilih belajar di jurusan bidang fisika nuklir. Sedangkan ilmu soal perencanaan keuangan, Budi menimbanya di Singapore Insurance Institute pada tahun 2004. Dirinya mendapatkan sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultat (CHFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU)
Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin (https://bumn.go.id/) Dikutip dari Kompas.com, pria kelahiran tanggal 6 Mei 1964 ini menjajaki kariernya dimulai sebagi Staf Teknologi Informasi di IBM Asia Pasifik yang berpusat di Tokyo, Jepang. Selanjutnya, Budi melanjutkan karier di IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Systems Integration and Professional Services Manager hingga 1994. Dari IBM Indonesia, Budi memutuskan pindah ke Bank Bali, yang kini dikenal sebagai Bank Permata.
Budi beberapa kali memegang sejumlah jabatan. Jabatan jabatan itu di antaranya sebagai General Manager Electronic Banking, Chief General Manager wilayah Jakarta, dan Chief General Manager Human Resources hingga 1999. Kemudian, Budi bergabung dengan ABN Amro Bank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Consumer Banking hingga 2004.
Selanjutnya, ia meloncat lagi ke Bank Danamon sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance. Budi kemudian bergabung ke Bank Mandiri pada 2006 hingga akhirnya menjadi Direktur Inalum. Untuk sekarang ia menemani Erick Thohir untuk menjalankan Kementerian BUMN sebagai Wakil Menteri I.
Sedangkan Wakil Menteri II dijabat oleh Kartika Wirjoatmodjo. Dikutip dari laman e LHKP KPK, Budi Gunadi Sadikin rutin melaporkan LHKPN semenjak ia menjabat sebagai Direktur Micro & Reail Banking Bank Mandiri pada 2009. Hingga saat ini, tercatat ia telah melaporkan LHKPN sebanyak lima kali.
LHKPN terbaru ia laporkan pada 31 Desember 2019 saat Budi menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Catatan LHKPN Budi Gunadi Sadikin (e lhkpn KPK) Dari LHKPN terakhir itu, total harta kekayaan Budi Gunadi Sadikin cukup besar yakni mencapai Rp 161,7 miliar. Jumlah harta itu mengalami peningkatan dibanding tahun tahun sebelumnya.
Sebagai contoh, harta Budi naik sebesar Rp 17,9 miliar dalam setahun. Dari Rp 143,8 miliar pada 2018 naik menjadi Rp 161,7 miliar pada 2019.
